Kadis PUD Karo 'Hambat' Pengerjaan Proyek PL dan Rutin 15,2 M?

[TEMUI KADIS: Latif Khan Purba dan Aktivis GMPK Sayfii Tarigan
perjelas data hasil investigasi terhadap Kadis PUD Karo CT
di ruang kerjanya, Senin (16/11)./Foto: Johayanda S]

  "Diduga Mau Kuasai Proyek Karena Anaknya Juga Seorang Rekanan"


HarianSumut.com- Kadis PUD Karo CT diduga ‘mencekal’ penggunaan anggaran senilai Rp.15.200.000.000 bersumber Dana APBD Karo, APBN T.A 2014. Dana peruntukan Proyek Penunjukan Langsung (PL) Senilai Rp. 13 Milyar dan Dana Rutin Rp. 2,2 Milyar disinyalir sengaja dipetieskan sebagai bargening penentuan jatah khusus dirinya selaku pengguna anggaran.

Hal ini diungkapkan Pemerhati Pembangunan Karo NFA Latif Khan Purba dan Aktivis Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) Syafii Tarigan, Senin (16/11) di Halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Karo Jln Jamin Ginting Kabanjahe saat kedua aktivis menunggu Kadis hadir di ruangannya. “Kami menunggu Kadis untuk memperjelas data ini,” Ujar Latif diamini Syafii (TJ).

Dikatakan Latif, pelaksanaan Proyek PL senilai Rp. 13 M yang bakal dikelola Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan tersebut diduga dicekal Kadis PUD Karo CT diduga demi kepentingan pribadi. Padahal sejak bulan lalu, warga karo sangat mengaharapkan realisasi kegiatan yang mayoritas untuk perbaikan kerusakan infrastruktur Jalan yang sudah meresahkan.

Paling miris, ungkap Latif, pegawai di Dinas PUD menolak menggunakan anggaran dana rutin Senilai Rp. 2,2 M yang diposkan di Bidang Pengairan senilai Rp. 1,5 M dan Cipta Karya Rp.700 Jt. Terjadinya penolakan karena adanya dugaan interpensi system yang tidak logika dari CT. Padahal, dana yang parkir di Pengairan sangat dibutuhkan untuk normalisasi drainase yang rusak dan sumbat akibat erupsi di lahan pertanian Kec Payung dan Tiga Nderket.

Sama halnya dengan anggaran dana rutin Bid Cipta Karya senilai Rp. 700 Jt. Dana ini diiformasikan sudah dicansel total oleh Plt Kabid Cipta Karya Rudi yang menggantikan Sarman Tarigan ST. Padahal penggunaannya sudah lama dibutuhkan untuk normalisasi drainase di pusat pasar kota Kabanjahe yang rentan banjir saat hujan. Dampak lainnya, Pemkab Karo mengabaikan penanganan bencana longsor di areal hunian penduduk Desa Suka Nalu Kec Barus Jahe baru-baru ini.

Padahal, akibat longsor, beber Latif, 2 (dua) unit rumah hunian warga jatuh ke jurang diseret arus tanah. Karena reaksi pihak Pemkab Karo melalui Bidang Cipta Karya Dinas PU ‘Vakum’, warga disana sempat resah. Namun, setelah informasi terendus ke Gedung DPRD Karo, Firdaus Sitepu SE selaku anggota DPRD yang baru dari Partai Golkar langsung menurunkan alat beratnya menetralisir lokasi longsor. Kebobrokan di tubuh Dinas PU masih terus berlanjut.

Seperti penggunaan dana rutin di Bid Bina Marga, penentuan item-item penggunaan dana rutin perawatan jalan daerah di Bidang Bina Marga menuai kejanggalan. Pasalnya, hampir 60 persen penggunaan dana rutin 2014 diarahkan ke Kec Juhar dan Tiga Binanga. Sementara di pusat kota Berastagi persis depan Bioskop Ria tampak lobang-lobang besar bak ranjau buatan. “Kebijakan baru pasti terungkap,”ujar Ketua Gepenta Ini.

Semua uraian Latif diamini TJ, justru itu, julukan sang ‘Panglima Demo’ itu bersikukuh harus ketemu dengan Kadis PU guna memperjelas hasil investigasi mereka. “Apapun ceritanya, hari ini juga, kami upayakan harus ketemu sama Kadis PUD. Karena akhir-akhir ini, kami dari barisan GMPK sudah didiskriditkan warga dengan ocehan menyatakan bahwa situasi bumi turang semakin memburuk pasca pemakzulan Bupati KJ,” Ujarnya.

Masih kata TJ, demi mewujudkan hak-hak warga karo, GMPK tidak pandang bulu, siapapun pejabat yang ‘main api’ dengan warga karo, pihaknya akan perjelas sesuai Hukum yang berlaku di Negeri ini. “Kami sudah buktikan, bahwa HUKUM dan Peraturan dapat jadi Panglima Tertinggi di NKRI ini. Kami juga manusia, jika perlakuan yang wajar kita komit menolelir. Tapi kalau sudah terindikasi menindas rakyat, kami akan lakukan komitmen sekalipun nyawa jadi taruhannya. Warga bumi turang saatnya bahagia. Merdeka...!!!,” Tutupnya.

Setelah 2 jam kedua aktivis menunggu, sekira pukul 15.00 Wib Kadis PUD Karo CT berhasil diwawancara pegiat LSM Karo dan sejumlah Pers. Amatan wartawan, Senin (16/11) di ruang Kadis. NFA Latif Khan Purba, melontarkan satu item pertanyaan kepada Kadis CT terkait macetnya pelaksanaan Proyek PL. Kadis menjawab bahwa yang memahami hal itu adalah oknum PPK Bina Marga berinisial MP. “Itu oknum PPK yang tau, tanya saja sama dia, saya korban disini,”ujarnya singkat.

Sedikit unik pernyataan Kadis CT terhadap TJ, saat TJ memperjelas kelayakan jawaban selaku pengemban tupoksi pengguna anggaran. Justru CT melontarkan statemen aneh menuding aktivis GMPK belum memahami rahasia sang Kadis tersebut. “Eh, kamu belum tahu rahasianya, makanya nge sms saya itu jangan yang aneh-aneh,” ujarnya singkat.

Terkait pernyataan kedua aktivis itu kepada wartawan, Senin (16/11) bahwa Kadis PUD Karo CT memberikan pernyataan yang sama terhadap Latif Khan Purba. Beliau menyarankan agar mempertanyakan terhadap oknum MP atau Kabidnya. Disinggung soal kelengkapan personil untuk melakukan tahapan sebelum terbitnya SPMK , CT berkilah kelengkapan personil hanya diperlukan ketika kegiatan fisik dimulai. “Bagaimana kita cerita soal kelengkapan personil sedangkan pelaksanaan belum dimulai. Udahlah, saya hanya korban kok disini, makanya tidak usah diberitakan,” tutupnya. (R1)