 |
| Pengemudi truk sedang mengisi diduga BBM bersubsidi ke wadah jerigen, sementara jerigen kosong belum terisi minyak tampak berserakan. (Foto lsp-02/MP) |
Faktanya, penyaluran BBM bersubsidi oleh sejumlah SPBU di Kab Karo terpantau sarat penyimpangan. Salah satunya, SPBU No.14 221 241 Simpang Tiga Mesjid Raya Kabanjahe diduga bebas menyalurkan BBM terhadap konsumen pengguna wadah jerigen yang diangkut berbagai jenis truk tanpa menindaklanjuti penggunaan seutuhnya.
Transaksi jual beli partai raksasa jenis BBM Bersubsidi tersebut cendrung dilakukan pada malam dan dini hari, sehingga menimbulkan image negatif masyarakat. Seperti terjadi baru-baru ini, tepatnya tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 22.35 wib, supir truk colt diesel beserta karyawan SPBU tampak sibuk mengisi BBM ke wadah jerigen diatas kenderaan.
Setelah ditindaklanjuti, sejumlah sumber mengatakan bahwa BBM dalam jerigen yang diangkut pakai truk bakal dibawa ke daerah Kecamatan Mardingding dan Laubaleng. “Minyak itu diawa ke Laubaleng dan Mardingding bang. Disana sebagian Minyak didistribusikan ke sejumlah pengecer dan sebagian lagi dipasok ke sejumlah pabrik,” ujar sumber.
Lanjut sumber, aksi indikasi penggerogotan subsidi pemerintah tersebut sudah berlangsung lama. Hanya saja, katanya lagi, pihak kontrol sosial minim memperhatikan gerakan mereka. Situasi tersebut mempengaruhi konspirasi beberapa pihak SBPU di Karo dengan aparat terkait berlangsung langgeng, sehingga aksinya terkesan tidak bersalah.
“Sudah lama kegiatan seperti itu berlangsung bang, saya tau kok bagaimana metode mereka agar hal tersebut mulus. Karena saya lumayan lama jadi kernet truk pengangkutan BBM itu. Selain dibagikan kepada para pengecer, sebagian BBM bermodus surat dari pemerintah Desa dan Kecamatan itu juga kami bagikan ke beberapa perusahaan,” ujarnya.
Eddy Wijaya Sembiring selaku manejer SPBU No. 14 221 241 Simpang Tiga Mesjid Raya Kabanjahe ketika dikonfirmasi Metropublika via seluler, kemarin, justru menyarankan agar aksi yang dilakoninya dipertanyakan terhadap pihak Pertamina. “Tanya ke Pertamina,” tulis oknum anggota DPRD Karo fraksi Gerindra ini melalui pesan singkat.
Sementara, oknum BPH Migas Drs Muhorim ketika dikonfirmasi Metropublika melalui seluler baru-baru ini mengatakan bahwa jika benar adanya aksi tersebut dipastikan telah melanggar aturan yang tersirat. “Sesuai aturan aturan yang ada, sikap yang dilakoni beberapa pihak SPBU Karo terutama yang anda sebutkan itu telah salah,” jelasnya.
Oknum Tim Ahli BPH Migas berkantor di Jakarta yang pernah terjun ke Karo menangani hal indikasi penyimpangan salah satu SPBU di Kabanjahe juga menyarakan agar pihak Aktivis Kontrol Sosial mengumpulkan data dokumentasi foto berupa surat rekomendasi dari aparat Desa dan Kecamatan serta foto ketika melakukan pengisian BBM.
Amatan Metropublika, Kamis (8/10) di SPBU No. 14 221 241 Simpang Mesjid Raya Kabanjahe, ratusan jerigen sebagai wadah penampung BBM tampak berserak di area pengisian minyak terhadap konsumen. Pihak supir terlihat turut membantu karyawan mengisi BBM. Sementara sejumlah warga pengguna roda dua harus menunggu untuk mengisi BBM. (sp-01/MP-LSP-02/MP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar