Mutasi Jabatan di Pemkab Karo Mengedepankan Orang Dekat?

  Mutasi jabatan eselon II dan III SKPD Pemkab Karo, Jumat (30/1/2015) di Aula lantai 3 Kantor bupati Karo.|dok

KARO|HARIAN SUMUT- Promosi jabatan (mutasi) sebanyak 39 orang di eselon II dan III SKPD Pemkab Karo, Jumat (30/1) kini mulai mengundang berbagai kritikan dari beberapa komponen masyarakat.

Pasalnya, mutasi pertama pasca defenitif yang langsung dilantik Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH itu dianggap sarat kontroversi. Menurut mereka, diantara sekian banyak pejabat yang dilantik, tak sedikit diantaranya diduga belum memenuhi persyaratan seperti yang telah diatur dalam PP No 13 Th 2002 sebagaimana diubah dari PP No. 100 Th 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.

Selain itu, diduga kuat dalam penentuan posisi jabatan tidak menempuh selektivitas yang adil. Melainkan lebih mengedepankan aspek loyalitas dan faktor kedekatan. Muncul dugaan, jabatan strategis eselon II dan III yang dilantik kemarin sarat dengan praktek jual beli jabatan.

Mutasi pejabat Pemkab Karo yang diharapkan menjadi momen untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan surat keputusan Bupati Karo nomor: 821.22/006/BKD/2015 dan nomor: 821.23/007/BKD/2015 Tanggal 29 Januari 2015 dinilai jauh dari harapan.

“Kebijakan bupati mengendalikan mutasi dan penempatan pejabat lebih mengedepankan unsur kedekatan. Posisi jabatan pada eselon II  malah begitu mencolok,” demikian disampaikan aktivis PC-LSM KCBI Kab Karo, Bangun Silalahi Spr, Minggu (1/2/2015).

Ditambahkannya, informasi yang diperoleh, mutasi dan penempatan pejabat eselon II dan III disebut-sebut dikendalikan oleh bupati tanpa melibatkan Badan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). [baca: 39 Pejabat Eselon II dan III Pemkab Karo Digeser Bupati]

Sementara, kritikan cukup pedas terlontar dari salah seorang pejabat yang sebelumnya menduduki posisi strategis di eselon III. Dikatakannya, rotasi jabatan yang dilaksanakan sarat dengan kepentingan sekelompok orang di internal pemerintahan.

Penempatan posisi strategis pejabat di eselon II yang dilantik bupati Karo ditengarai guna mengakomodir kepentingan kelompok orang-orang rakus jabatan yang selama ini dekat dengan penguasa.

“Saya pesimis akan bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. Sebab, kita melihat penempatan posisi pimpinan masih tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Berarti tinggal tunggu kehancurannya saja,”ungkapnya sembari meminta identitasnya dirahasiakan. (sempurna)