Hotel Westin Nusa Dua, Badung. Dan adu jotos pun terjadi pada kader asal papua
Menurut informasi yang di peroleh dari kepolisian, kericuhan terjadi saat korban mengingatkan temannya, Situbae. Saat makan malam, Situbae sempat meneriakkan ‘Munas Golkar bubar’. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tak suka dengan teriakan tersebut.
“Mungkin karena diperingatkan terlalu kasar, jadi adu jotos,” kata seorang polisi, Minggu malam (30/11).
Usai kejadian, korban dilarikan ke RS BIMC, Nusa Dua Resort, Badung. Dalam perawatan, korban berteriak-teriak dan enggan diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Beberapa polisi dipaksa untuk meninggalkan ruangan rumah sakit.
“jangan wawancarai sekarang, ambil keterangan dari pihak rumah sakit saja,” ungkap korban.
Saat ini, korban dirawat di ruangan penanganan nomor 2. “luka terjadi pada bagian kepala korban. Tapi nanti saja untuk data-datanya,” kata petugas resepsionis RS BIMC.
“Kami akan melakukan pemeriksaan secara hukum kepada kedua orang tersebut,” kata Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu di Nusa Dua, Bali.
Kemudian, Kepolisian Daerah Bali telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku keributan saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.
Menurut dia, akan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum. “Kalau memang mengganggu keamanan kami tahan dan proses,” ujarnya.
Namun sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Setelah kericuhan terjadi, pihak kepolisian langsung melakukan pemantauan di hotel tempat penyelenggaraan munas tersebut.
Namun, kepolisian menepis kalau pemantauan itu dilakukan pascaadanya perselisihan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Mereka mengaku hanya melakukan pemantaun rutin di lapangan dan tetap tidak ikut campur terhadap pengamanan di dalam pelaksanaan munas tersebut.
“Kami hanya mengamankan di ring luar, kalau di dalam itu internal partai,” ujarnya.
Menurut dia, jika nantinya ada keributan dan mengancam keamanan tempat wisata itu polisi secara sigap akan terjun mengamanan.
DPD Dapat Rp50-Rp100 Juta
Di lokasi terpisah Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono 'prihatin' mendengar kabar adanya politik transaksional untuk memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Golkar periode selanjutnya.
Agung menguak imbalan yang didapat Dewan Pimpinan Daerah yang bersedia teken kontrak dukung Ical.
“Yang teken ada imbalan antara Rp 50 Juta sampai Rp 100 Juta,” ungkap Agung di Bali,
.
Agung menyatakan politik transaksional ini dijalankan dalam ‘operasi pasar’ kepada DPD-DPD Golkar. Strategi ini dikombinasikan dengan cara intimidasi pemecatan terhadap pengurus DPD yang tak mau mendukung Ical.
Ada dua substansi surat pernyataan yang harus ditandatangani DPD itu. Pertama, untuk mendukung Ical. Dan kedua, mencabut dukungan kepada calon ketua umum selain Ical.
”Ada ‘operasi pasar’ ke bawah langsung. Mendatangi DPD untuk memperbaharui surat dukungannya, jika nanti ada surat dukungan di luar itu maka dinyatakan kadaluarsa. Pakai materai Rp 6000,- dikumpulkan DPD Provinsi (DPD I). Ini dalam rangka memperbaharui dukungan dan memastikan dukungan ke Ical,” ungkal Agung.
Jika ini dilakukan, maka dukungan satu-satunya dipastikan hanya untuk Ical seorang. Dengan begitu, penentuan Ketum Golkar akan dilakukan secara aklamasi.
“Ini kira-kira dilakukan antara empat hingga lima hari yang lalu,” kata Agung.
Bila pengurus DPD menolak penandatanganan dukungan untuk caketum inkumben itu, maka konsekuensi pahit menanti: pemecatan.
“Dan terbukti, beberapa hari kemarin ada yang dipecat dari sejumlah DPD II,” kata Agung.
Pembukaan Munas Golkar IX di Hotel Westin Nusa Dua, Badung, diwarnai aksi kericuhan. Dua kader asal Papua adu jotos. Salah satu di antaranya dilarikan ke rumah sakit karena terluka di kepala.
Menurut informasi petugas kepolisian, kericuhan terjadi saat korban mengingatkan temannya, Situbae. Saat makan malam, Situbae sempat meneriakkan ‘Munas Golkar bubar’. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tak suka dengan teriakan tersebut.
“Mungkin karena diperingatkan terlalu kasar, jadi adu jotos,” kata seorang polisi, Minggu malam (30/11).
Usai kejadian, korban dilarikan ke RS BIMC, Nusa Dua Resort, Badung. Dalam perawatan, korban berteriak-teriak dan enggan diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Beberapa polisi dipaksa untuk meninggalkan ruangan rumah sakit.
“Tidak mau untuk diwawancarai. Sudah nanti saja, keterangan dari pihak rumah sakit saja,” ungkap korban.
Saat ini, korban dirawat di ruangan penanganan nomor 2. “Iya ada luka di kepala. Tapi nanti saja untuk data-datanya,” kata petugas resepsionis RS BIMC.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Bali akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku keributan saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.
“Kami akan melakukan pemeriksaan secara hukum kepada kedua orang tersebut,” kata Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu di Nusa Dua, Bali.
Menurut dia, akan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum. “Kalau memang mengganggu keamanan akan kami tahan dan proses,” ujarnya.
Namun sampai saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Seusai terjadi perselisihan itu, pihaknya melakukan pemantauan langsung di hotel tempat penyelenggaraan munas tersebut.
Dia menepis kalau pemantauan itu dilakukan pascaadanya perselisihan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Dia mengaku hanya melakukan pemantaun rutin di lapangan dan tetap tidak ikut campur terhadap pengamanan di dalam pelaksanaan munas tersebut.
“Kami hanya mengamankan di ring luar, kalau di dalam itu internal partai,” ujarnya.
Menurut dia, jika nantinya ada keributan dan mengancam keamanan tempat wisata itu polisi secara sigap akan terjun mengamanan.
DPD Dapat Rp50-Rp100 Juta
Di lokasi terpisah Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono prihatin mendengar kabar adanya politik transaksional untuk memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Golkar periode selanjutnya. Agung menguak imbalan yang didapat Dewan Pimpinan Daerah yang bersedia teken kontrak dukung Ical.
“Yang teken ada imbalan antara Rp 50 Juta sampai Rp 100 Juta,” ungkap Agung di Bali, Minggu (30/11).
Agung menyatakan politik transaksional ini dijalankan dalam ‘operasi pasar’ kepada DPD-DPD Golkar. Strategi ini dikombinasikan dengan cara intimidasi pemecatan terhadap pengurus DPD yang tak mau mendukung Ical.
Ada dua substansi surat pernyataan yang harus ditandatangani DPD itu. Pertama, untuk mendukung Ical. Dan kedua, mencabut dukungan kepada calon ketua umum selain Ical.
”Ada ‘operasi pasar’ ke bawah langsung. Mendatangi DPD untuk memperbaharui surat dukungannya, jika nanti ada surat dukungan di luar itu maka dinyatakan kadaluarsa. Pakai materai Rp 6000,- dikumpulkan DPD Provinsi (DPD I). Ini dalam rangka memperbaharui dukungan dan memastikan dukungan ke Ical,” ungkal Agung.
Jika ini dilakukan, maka dukungan satu-satunya dipastikan hanya untuk Ical seorang. Dengan begitu, penentuan Ketum Golkar akan dilakukan secara aklamasi.
“Ini kira-kira dilakukan antara empat hingga lima hari yang lalu,” kata Agung.
Bila pengurus DPD menolak penandatanganan dukungan untuk caketum inkumben itu, maka konsekuensi pahit menanti: pemecatan.
“Dan terbukti, beberapa hari kemarin ada yang dipecat dari sejumlah DPD II,” kata Agung. (dtc/ant)
Menurut informasi petugas kepolisian, kericuhan terjadi saat korban mengingatkan temannya, Situbae. Saat makan malam, Situbae sempat meneriakkan ‘Munas Golkar bubar’. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tak suka dengan teriakan tersebut.
“Mungkin karena diperingatkan terlalu kasar, jadi adu jotos,” kata seorang polisi, Minggu malam (30/11).
Usai kejadian, korban dilarikan ke RS BIMC, Nusa Dua Resort, Badung. Dalam perawatan, korban berteriak-teriak dan enggan diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Beberapa polisi dipaksa untuk meninggalkan ruangan rumah sakit.
“Tidak mau untuk diwawancarai. Sudah nanti saja, keterangan dari pihak rumah sakit saja,” ungkap korban.
Saat ini, korban dirawat di ruangan penanganan nomor 2. “Iya ada luka di kepala. Tapi nanti saja untuk data-datanya,” kata petugas resepsionis RS BIMC.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Bali akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku keributan saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.
“Kami akan melakukan pemeriksaan secara hukum kepada kedua orang tersebut,” kata Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu di Nusa Dua, Bali.
Menurut dia, akan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum. “Kalau memang mengganggu keamanan akan kami tahan dan proses,” ujarnya.
Namun sampai saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Seusai terjadi perselisihan itu, pihaknya melakukan pemantauan langsung di hotel tempat penyelenggaraan munas tersebut.
Dia menepis kalau pemantauan itu dilakukan pascaadanya perselisihan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Dia mengaku hanya melakukan pemantaun rutin di lapangan dan tetap tidak ikut campur terhadap pengamanan di dalam pelaksanaan munas tersebut.
“Kami hanya mengamankan di ring luar, kalau di dalam itu internal partai,” ujarnya.
Menurut dia, jika nantinya ada keributan dan mengancam keamanan tempat wisata itu polisi secara sigap akan terjun mengamanan.
DPD Dapat Rp50-Rp100 Juta
Di lokasi terpisah Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono prihatin mendengar kabar adanya politik transaksional untuk memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Golkar periode selanjutnya. Agung menguak imbalan yang didapat Dewan Pimpinan Daerah yang bersedia teken kontrak dukung Ical.
“Yang teken ada imbalan antara Rp 50 Juta sampai Rp 100 Juta,” ungkap Agung di Bali, Minggu (30/11).
Agung menyatakan politik transaksional ini dijalankan dalam ‘operasi pasar’ kepada DPD-DPD Golkar. Strategi ini dikombinasikan dengan cara intimidasi pemecatan terhadap pengurus DPD yang tak mau mendukung Ical.
Ada dua substansi surat pernyataan yang harus ditandatangani DPD itu. Pertama, untuk mendukung Ical. Dan kedua, mencabut dukungan kepada calon ketua umum selain Ical.
”Ada ‘operasi pasar’ ke bawah langsung. Mendatangi DPD untuk memperbaharui surat dukungannya, jika nanti ada surat dukungan di luar itu maka dinyatakan kadaluarsa. Pakai materai Rp 6000,- dikumpulkan DPD Provinsi (DPD I). Ini dalam rangka memperbaharui dukungan dan memastikan dukungan ke Ical,” ungkal Agung.
Jika ini dilakukan, maka dukungan satu-satunya dipastikan hanya untuk Ical seorang. Dengan begitu, penentuan Ketum Golkar akan dilakukan secara aklamasi.
“Ini kira-kira dilakukan antara empat hingga lima hari yang lalu,” kata Agung.
Bila pengurus DPD menolak penandatanganan dukungan untuk caketum inkumben itu, maka konsekuensi pahit menanti: pemecatan.
“Dan terbukti, beberapa hari kemarin ada yang dipecat dari sejumlah DPD II,” kata Agung. (dtc/ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar