HarianSumut.com- Keinginan Terkelin Brahmana SH menjadi bupati defenitif, Jumat (14/11) sebagaimana dikatakan Plt Sekda Pemprovsu, Hasiholan Silaen saat kunjungan Kasad TNI, Jendral Gatot N, Rabu (5/11) di Jalan Uka, Kabanjahe tidak terbukti.
Kini, beredar pula informasi bahwa pendefenitifan Terkelin Brahmana sebagai bupati bakal diadakan di kantor Gubsu, Senin (17/11) sehingga mengundang reakasi penolakan dari sekelompok generasi muda Kabupaten Karo. Mereka membentangkan spanduk penolakan di simpang tiga tembok pembatas Masjid Raya, jalan Veteran, Kabanjahe.
Aksi penolakan dari generasi muda Karo itu menuai beragam komentar melalui media sosial. Sebagian netizen mendukung dan banyak pula yang tidak setuju pelantikan Terkelin Brahmana diadakan di kantor Gubsu.
“Kita ingin pelantikan bupati dilakukan di Tanah Karo. Apa mesti di kantornya si Gatot?, bupati itu kan bukan hanya miliknya si Gatot,” komentar pemilik akun fb bernama Bang Zabrixx Milala ditimpali pula oleh, Jadi Ia Bastanta Brahmana. “Kami tidak menolak pendefenitipan bahkan kami mendukung penuh. Kami tidak sepaham bila seremonial pelantikan di laksanakan di Provinsi,”.
Komentar bernada kritis juga datang dari, Medi Juna Sembiring “Semoga saja nantinya, Brahmana Junior ( Jadi Ia Bastanta Brahmana ) mampu mengingatkan Brahmana Senior (Karo 1) untuk tetap berada di Jalan Rakyat. Sehingga pemerintahan yang terbentuk nantinya bukanlah pemerintahan "Bagi Bagi Kue", hehehehe.
Sedangkan, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Surono, juga melalui akun efbinya, Surono Mbah Rono “Wah, terus bagaimana nasib pengungsi erupsi G. Sinabung ya, siapa yg urus, Presiden ya? Semoga Tuhan memberikan Tanah Karo semakin aman, tenteram, damai dan rakyatnya sejahtera. Salam,” tulisnya mengomentari postingan Jadi Ia Bastanta Brahmana sekira 4 jam yang lalu.
Sebelumnya, guna menyikapi pernyataan Plt Sekda Pemprovsu, Hasiholan Silaen saat kunjungan Kasad TNI, Jendral Gatot N, Rabu (5/11) di Jalan Uka, Kabanjahe, pimpinan DPRD dan sejumlah Fraksi DPRD Karo menyatakan belum siap dan meminta pihaknya lebih dahulu dilantik menjadi pimpinan defenitif DPRD Karo baru menjadwalkan pelantikan Bupati Karo defenitif.
“Sewaktu rapat pimpinan dan fraksi, DPRD Karo lebih dahulu menjadwalkan pelantikan pimpinan DPRD Karo, Senin mendatang (17/11-red) dan setelah itu baru pimpinan DPRD Karo menjadwalkan pelantikan Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH,” ungkap pimpinan sementara DPRD Karo, Nora Else Surbakti, Selasa (11/11) seusai menggelar rapat di gedung DPRD Karo.
Terpisah, dikutip hariansumut.com dari website hariansib.co, Ketua Fraksi PKPI DPRD Karo, Sarijon Bako, SP yang dikonfirmasi, Rabu (12/11) kenapa pihaknya menyatakan salah satu alasan karena pimpinan DPRD Karo belum defenitif dan belum memiliki kelengkapan seperti Badan Musyawarah (Banmus).Kalau sudah ada kelengkapan seperti Banmus, maka Banmus yang mewakili setiap fraksi yang mengagendakan setiap rapat di DPRD Karo, termasuk rencana pelantikan Plt bupati Karo.
"Kita sangat menyayangkan Plt Sekda Pemprovsu, yang mengumumkan bahwa pelantikan Bupati Karo, Jumat 14 Nopember 2014. Sementara pihak DPRD Karo belum tahu, kan sangat menyedihkan juga kalau demikian terjadi. DPRD Karo juga punya harga diri," tandasnya.
Ketika disinggung, selama ini pimpinan DPRD Karo sudah dua kali meminta Pemprovsu segera melantik Bupati Karo, diakui Bako sah-sah saja. Itu kan permintaan DPRD Karo periode lalu. Sekarang sudah pimpinan baru. kalau selama ini DPRD Karo mengemis-ngemis agar Plt bupati Karo segera dilantik, namun diabaikan Pemprovsu. Sekarang, kenapa pula Pemprovsu yang buru-buru ingin melantik Plt bupati Karo sampai-sampai di depan ribuan pengungsi dan di depan Kasad TNI, Jendral Gatot N mengatakan, Jumat 14 Nopember 2014 Plt Bupati Karo defenitif akan dilantik. Naifnya, kami DPRD Karo belum tahu rencana itu. Jadi bukan ada niat DPRD Karo menghalang-halangi pelantikan defenitif Bupati Karo," tegas Sarijon Bako mengakhiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar