![]() |
| [Kantor PUD Karo di Jln Jamin Ginting Kabanjahe, Karo, Sumut/Foto: Johayanda S] |
Hariansumut.com- Terhambatnya realisasi kegiatan proyek PL senilai Rp.13 Milyar dan Dana Rutin senilai Rp. 2,2 Milyar di Dinas PUD Karo yang ditampung APBD Karo dan APBN T.A 2014 semakin mengundang pertanyaan. Pasalnya, 3 (tiga) oknum Kabid sulit dikonfirmasi, sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pegawai biasa memilih diam, saat ditemui wartawan, Rabu (19/11).
Padahal, niat menindaklanjuti soal mandeknya pelaksanaan proyek Penunjukan Langsung (PL) dan Dana Rutin yang terkesan ‘dipetieskan’ sesuai arahan Kadis PUD Karo Candra Tarigan ST ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, kemarin. Pasca pemberitaan media ini, tiga oknum Kepala Bidang (Kabid) yakni Ramses S Kabid Pengairan, Rudi Sembiring Plt Kabid Cipta Karya dan Paksa Tarigan Kabid Bina Marga di Dinas PUD Karo diduga enggan memberikan penjelasan seutuhnya sehingga memilih menghilangkan jejak.
Sementara, oknum PPK dan sejumlah Staf, pegawai biasa yang dicoba untuk melakukan komunikasi langsung, justru mengalihkan perbincangan saat wartawan menyinggung keberadaan proyek PL. Uniknya, salah satu oknum PPK di Bidang Cipta Karya berinisial Ir, jutsru mengaku bahwa dirinya bukan orang yang dicari sejumlah wartawan. Tidak disadarinya, bahwa sebelumnya oknum tersebut sudah pernah dikonfirmasi.
“Saya bukan nama yang kalian cari bang, saya pegawai biasa kok,” ujarnya pucat sambil beranjak dari ruangan. Sikap wanita yang tidak berpakaian Dinas PNS itu seakan menyimpan sesuatu. Namun setelah wartawan melakukan perbincangan dengan pegawai lainnya, faktor terhambatnya kegiatan di Dinas PU mulai terjaab. Diakuinya, bahwa situasi di kantor tidak seperti dulu lagi.
“Suasana disini tidak seperti dulu lagi bang Lams, apalagi sejak pencopotan Kabid (Sarman T ST). Figur-figur pejabat baru yang dihunjuk hanya pelengkap semata walau SDM yang dimiliki ala kadarnya. Jangankan yang baru, yang profesional aja pun spontan jadi bodoh setiap bekerja. Saya yakin, situasi ini sudah abang tahu, justru itu kami harap agar abang mengungkapnya, agar kami dapat bekerja sesuai harapan warga,”ujarnya sembari memohon namanya tidak dimuat.
Mendengar perbincangan, tiba-tiba muncul salah satu rekanan yang mengaku telah membaca berita terbitan media ini. Dikatakannya, bahwa pernyataan seorang Kadis tidak logika. Oknum ini memberikan pernyataan sedikit beda dengan salah satu pegawai. Menurutnya, situasi tersebut sengaja diciptakan agar system ‘rampok’ uang negara dapat berlangsung mulus, tanpa disadarinya berdampak ke mental pegawai bawahan.
“Kemungkinan mereka yang ingin abang jumpai sudah takut, apalagi pasca penahanan salah satu oknum PPK kemarin, pejabat di Kantor ini sudah seperti dikejar-kejar bayangan. Lagian, tidak logika lah seorang Kadis selaku pengguna anggaran mengaku tidak mengetahui apa penyebab tersendatnya pelaksanaan proyek PL dan ‘terbungkusnya’ dana-dana rutin. Politik kepentingan semua itu bang wartawan, ‘kejarlah’ jawabannya pasti dapat,” ujarnya.
Lanjutnya, rekanan yang dikenal gaul ini justru menyupport para control sosial. Bahkan dia berjanji rela berhenti jadi rekanan (pemborong) jika aktivitas para wartawan demi kepentingan rakyat khususnya warga karo. “Kalu kalian benar-benar berkarya demi rakyat, saya siap memberikan data-data pendukung. Saya juga tidak terima hanya demi kepentingan satu orang hingga berdampak kemental para pegawai. Intinya, pegawai di PUD ini sudah ketakutan akibat ‘tekanan’ Kadis,” ujarnya.
Amatan wartawan, Rabu (19/11) Kadis Pekerjaan Umum Daerah Kab Karo Candra Tarigan ST tampak santai merokok di ruangannya dengan gaya ‘perampok ulung’. Sementara itu Kabid Bina Marga Paksa Tarigan ST, tiba-tiba muncul setelah pukul 17.00 Wib. Kabid ini disebut-sebut bakal terseret akibat ‘menelan’ dana rutin perawatan jalan T.A 2013 senilai kurang lebih 5 Milyar. [baca juga: Kadis PUD Karo 'Hambat' Pengerjaan Proyek PL dan Rutin 15,2 M]
Menurut sumber, terjadinya korupsi bermetode pemotongan 20 persen dari anggaran tersebut diinformasikan merupakan kerja sama antara Kadis PUD Karo Candra Tarigan dan PPK Rutin Rinso Kemit. Indikasi korupsi telah berlangsung dapat dikaji dari fakta lapangan. Salah satu contoh, Jln Nabung Surbakti yang selama ini tampak rusak berat, ternyata masuk dalam rawat rutin T.A 2013.
“Badan jalan ini masuk perawatan rutin 2013, sementara badan jalan yang rusak disini diperbaiki warga setempat menggunakan dana swadaya. Inilah dampak korupsi paling sadis, karena 12 pas berdampak ke rakyat. Makanya kehadiran Presiden RI nyaris terjebak maut saat melintasi jalan ini. Inilah dampak jika perbaikan dilakukan secara buru-buru,” ujar salah satu aktivis GMPK di tempat terpisah. (R1/hsp)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar