Wakil Ketua Partai Demokrat: Plt Bupati Harus Bertanggung Jawab Terhadap SKPDnya
KARO | hariansumut.com- Tudingan miring sebagai ‘mafia proyek’ yang tertuju kepada Ketua DPRD Karo sepertinya bukan hanya isapan jempol belaka. Indikasi tudingan itu semakin diperkuat sejumlah nara sumber di lingkungan Pemkab Karo semakin santer dan mulai menyeret nama Plt Bupati Karo tidak asing lagi keberadaannya pasca kesuksesan gerakan pemakzulan terhadap DR (HC) Kena Ukur Surbakti.
Pemberitaan ketua dewan diduga kuasai proyek sebagai imbalan pemakzulan langsung ditanggapi Wakil Ketua partai Demokrat Kab. Karo, Ir. Irwan Sitepu dengan tegas supaya Terkelin Brahmana dalam menjalankan roda pemerintahan tidak memberi celah ada intervensi oknum-oknum tertentu terhadap SKPD dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek APBD 2014.
“Plt Bupati Karo harus mampu menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Jangan ada intervensi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap SKPD dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek yang merugikan masyarakat Karo,” tegasnya.
Menjadi rahasia umum disejumlah dinas bahwa mereka yang mengaku-ngaku sebagai ‘pahlawan pemakzulan’ mulai menampakkan taring dan mulai berani mengintimidasi para Kepala Dinas (Kadis) Pemkab Karo.
“Bukan hal yang baru lagi bagi setiap SKPD. Setelah Kepres pemakjulan sudah turun, sebenarnya mereka (aktor pemakzulan) sudah mulai pasang tabiat kalau proyek harus dikondisikanlah,” tutur sumber terpercaya kepada wartawan di Kantor Bupati sembari meminta agar penulis tidak mencatut namanya. “Nama saya tidak usah ditulis lah, saya pegawai rendahan nanti malah rumit pula,” pintanya sembari menambahkan bahwa Plt Bupati Terkelin Brahmana turut serta guna menguasai proyek APBD 2014.
Fakta lain mengenai dugaan keterlibatan Plt bupati secara gamblang dibeberkan sumber, beberapa hari setelah diangkat sebagai Plt bupati, kehadiran sejumlah pegawai dari PUD Karo harus balik kanan meninggalkan lantai dua gedung kantor bupati Karo karena kehadiran mereka untuk menyampaikan dukungan atas peningkatan statusnya dari wakil menjadi Plt Bupati Karo.
“Pertama bertugas saja sebenarnya sudah banyak PNS disini (Pemkab Karo) yang menduga bakal terulang perilaku semena-mena pimpinan kepada bawahan langsung terbukti setelah kabar kehadiran puluhan pegawai PU kabarnya ditolak pak Terkelin saat berkunjung keruangan kerjanya. Begitu Ketua DPRD diberitakan mafia proyek, pegawai disini tidak heran lagi karna Ketua sudah biasa sendirian keluar masuk disini,” ungkapnya. [baca: Diduga Sebagai Imbalan Pemakzulan, Ketua DPRD Karo Jadi Mafia Proyek]
Kini, kita sadari atau tidak, sudah mulai terlihat SKPD semakin tidak berdaya sehingga banyak proyek di sejumlah SKPD sudah di disaign oknum bayangan bernama ‘pahlawan pemakzulan’. Sebagai renungan, tiada yang lain yang berarti kecuali kebenaran soal dugaan-dugaan terseretnya nama Ketua DPRD Karo kuasai proyek. Tidak ada asap jika tidak ada api, tim infestigasi hariansumut.com akan membuka tabir oknum tertentu dalam pencopotan mendadak Kabid Cipta Karya PUD Karo, Sarman Tarigan, ST. (sempurna)
KARO | hariansumut.com- Tudingan miring sebagai ‘mafia proyek’ yang tertuju kepada Ketua DPRD Karo sepertinya bukan hanya isapan jempol belaka. Indikasi tudingan itu semakin diperkuat sejumlah nara sumber di lingkungan Pemkab Karo semakin santer dan mulai menyeret nama Plt Bupati Karo tidak asing lagi keberadaannya pasca kesuksesan gerakan pemakzulan terhadap DR (HC) Kena Ukur Surbakti.
Pemberitaan ketua dewan diduga kuasai proyek sebagai imbalan pemakzulan langsung ditanggapi Wakil Ketua partai Demokrat Kab. Karo, Ir. Irwan Sitepu dengan tegas supaya Terkelin Brahmana dalam menjalankan roda pemerintahan tidak memberi celah ada intervensi oknum-oknum tertentu terhadap SKPD dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek APBD 2014.
“Plt Bupati Karo harus mampu menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Jangan ada intervensi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap SKPD dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek yang merugikan masyarakat Karo,” tegasnya.
Menjadi rahasia umum disejumlah dinas bahwa mereka yang mengaku-ngaku sebagai ‘pahlawan pemakzulan’ mulai menampakkan taring dan mulai berani mengintimidasi para Kepala Dinas (Kadis) Pemkab Karo.
“Bukan hal yang baru lagi bagi setiap SKPD. Setelah Kepres pemakjulan sudah turun, sebenarnya mereka (aktor pemakzulan) sudah mulai pasang tabiat kalau proyek harus dikondisikanlah,” tutur sumber terpercaya kepada wartawan di Kantor Bupati sembari meminta agar penulis tidak mencatut namanya. “Nama saya tidak usah ditulis lah, saya pegawai rendahan nanti malah rumit pula,” pintanya sembari menambahkan bahwa Plt Bupati Terkelin Brahmana turut serta guna menguasai proyek APBD 2014.
Fakta lain mengenai dugaan keterlibatan Plt bupati secara gamblang dibeberkan sumber, beberapa hari setelah diangkat sebagai Plt bupati, kehadiran sejumlah pegawai dari PUD Karo harus balik kanan meninggalkan lantai dua gedung kantor bupati Karo karena kehadiran mereka untuk menyampaikan dukungan atas peningkatan statusnya dari wakil menjadi Plt Bupati Karo.
“Pertama bertugas saja sebenarnya sudah banyak PNS disini (Pemkab Karo) yang menduga bakal terulang perilaku semena-mena pimpinan kepada bawahan langsung terbukti setelah kabar kehadiran puluhan pegawai PU kabarnya ditolak pak Terkelin saat berkunjung keruangan kerjanya. Begitu Ketua DPRD diberitakan mafia proyek, pegawai disini tidak heran lagi karna Ketua sudah biasa sendirian keluar masuk disini,” ungkapnya. [baca: Diduga Sebagai Imbalan Pemakzulan, Ketua DPRD Karo Jadi Mafia Proyek]
Kini, kita sadari atau tidak, sudah mulai terlihat SKPD semakin tidak berdaya sehingga banyak proyek di sejumlah SKPD sudah di disaign oknum bayangan bernama ‘pahlawan pemakzulan’. Sebagai renungan, tiada yang lain yang berarti kecuali kebenaran soal dugaan-dugaan terseretnya nama Ketua DPRD Karo kuasai proyek. Tidak ada asap jika tidak ada api, tim infestigasi hariansumut.com akan membuka tabir oknum tertentu dalam pencopotan mendadak Kabid Cipta Karya PUD Karo, Sarman Tarigan, ST. (sempurna)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar